Tinjauan Yuridis Terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Helman, Ridho Atilla (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4 (1). ISSN 2987-7113

[thumbnail of 1. judul_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf] Text
1. judul_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf

Download (353kB)
[thumbnail of 2. DAFTAR ISI_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf] Text
2. DAFTAR ISI_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf

Download (42kB)
[thumbnail of 3. Artikel_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf] Text
3. Artikel_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf
Restricted to Registered users only

Download (292kB)
[thumbnail of 4. LAMPIRAN_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf] Text
4. LAMPIRAN_260014_22416274201053_Ridho Atilla Helman.pdf
Restricted to Registered users only

Download (338kB)

Abstract

Kohabitasi sebagai praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menjadi isu penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap perlindungan nilai kesusilaan masyarakat dan batas intervensi hukum pidana terhadap ruang privat warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP baru merumuskan kohabitasi sebagai tindak pidana dengan karakter delik aduan absolut, yang dimaksudkan untuk melindungi nilai moral, agama, dan institusi perkawinan, sekaligus membatasi intervensi negara terhadap kehidupan privat. Namun, norma tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan proporsional agar penerapan norma kohabitasi tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana modern.

Kata kunci: Delik Aduan; Hak Asasi; Kesusilaan Masyarakat; KUHP Baru; Norma Kohabitasi.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Pustakawan UBP Karawang
Date Deposited: 06 Nov 2026 06:23
Last Modified: 06 Nov 2026 06:23
URI: http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/6904

Actions (login required)

View Item
View Item