Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kerugian Immateriil Dalam Jasa Pernikahan: Analisis Kualifikasi Force Majeure Terhadap Kendala Operasional Vendor

Dinamika industri jasa pernikahan kerap dihadapkan pada berbagai hambatan operasional eksternal maupun internal yang berujung pada kegagalan pemenuhan prestasi (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis kendala teknis transportasi yang kerap diajukan sebagai dalil keadaan memaksa (force majeure) dalam sengketa jasa pernikahan, sekaligus mengevaluasi urgensi standardisasi hak restitusi atas kerugian immateriil konsumen berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa hambatan teknis operasional, seperti kerusakan armada transportasi logistik, secara hukum tidak memenuhi parameter force majeure karena bersifat domestik dan dapat dimitigasi melalui manajemen risiko yang matang. Konsekuensinya, pelaku usaha (vendor) wajib memikul pertanggungjawaban penuh atas kerugian yang timbul. Karakteristik jasa pernikahan yang bersifat non-repeatable (tidak dapat diulang) berimplikasi pada kerugian immateriil yang destruktif bagi konsumen, khususnya trauma psikologis dan penurunan martabat sosial di hadapan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa saat ini masih menyisakan celah hukum (legal gap), di mana pemulihan secara kekeluargaan cenderung mereduksi aspek kerugian moral konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan terobosan interpretasi hukum yang progresif serta standardisasi nilai kompensasi immateriil berbasis asas kepantasan (redelijkheid) untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang komprehensif.

Kata Kunci: Hak Restitusi; Keadaan Kahar; Perlindungan Konsumen; Sengketa Layanan Pernikahan; Wanprestasi.